Category Archives: Bidang Kepegawaian

Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi (JULI)

Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil

Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi (JUNI)

Bimtek Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil

Bimtek Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (JULI)

Bimtek Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah.

Bimtek Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil (JUNI)

Bimtek Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Seiring makin kokohnya desentralisasi dan otonomi daerah maka diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Diklat bagi pejabat struktural di daerah.

Bimtek Analisis Beban Kerja JULI

Bimtek Analisis Beban Kerja JULI Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk memotret

Bimtek Analisis Beban Kerja /JUNI

Bimtek Analisis Beban Kerja Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk memotret kondisi

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /JUNI

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /AGUSTUS

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /SEPTEMBER

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /OKTOBER

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008