Category Archives: Bidang Pemerintahan

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi /JUNI

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun

Bimtek Lakip, Renstra, Renja MEI

Bimtek Lakip, Renstra, Renja Para pejabat Instansi Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat daerah ( SKPD ) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Sistem Peningkatan Kinerja, cara Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ),

Bimtek Lakip, Renstra, Renja JUNI

Bimtek Lakip, Renstra, Renja Para pejabat Instansi Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup Satuan Kerja Perangkat daerah ( SKPD ) harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Sistem Peningkatan Kinerja, cara Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ),

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD mei

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah,

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD juni

Bimtek Penyusunan Program Kegiatan SKPD RKA-SKPD merupakan dokumen yang digunakan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang antara lain memuat rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah,

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mei

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja ada 3 yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD berkiatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juni

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja ada 3 yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD berkiatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juli

Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan yang wajib dibuat oleh masing-masing daerah (kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja ada 3 yaitu LKPJ ( Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan Kepala Daerah kepada DPRD berkiatan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya

Bimtek Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD mei

Bimtek Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu

Bimtek Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD juni

Bimtek Peningkatan Kapasitas serta Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah dihadapkan pada berbagai tekanan dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi Berbicara tentang pemerintahan daerah tidak terlepas dari salah satu unsur penting didalamnya, yaitu