Category Archives: Bidang Keuangan

Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015, silahkan hubungi kami: 08121391177 Kecelakaan ketika sedang bekerja adalah risiko yang mestinya diwaspadai oleh semua karyawan,

Bimtek Penyusunan APBD

Bimtek APBD

Bimtek Penyusunan APBD Di dalam bimtek penyusunan APBD tahun ini baik bagi SKPD Prov. / kabupaten / kota, sebagaimana Mendagri telah menetapkan Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun mendatang. kita ketahui permendagri tahun sebelumnya mengatur Pokok – pokok  yang meliputi

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional /juni

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Perubahan bentuk badan hukum BPJS merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah mei

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah juni

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah agustus

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah september

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah oktober

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah november

Bimtek Reviu Laporan Keuangan Daerah Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8 / 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran mei

Bimtek Sistem Administrasi Keuangan dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah Indonesia perlu mengatur dan mengelola (manage) keuangan negara. Dalam teorinya Stoner dan Winkel (1987) menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,