Bimtek Analisis Beban Kerja JULI

Bimtek Analisis Beban Kerja JULI Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk memotret

Bimtek Analisis Beban Kerja /JUNI

Bimtek Analisis Beban Kerja Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk memotret kondisi

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional /juni

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Perubahan bentuk badan hukum BPJS merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional /juli

Bimtek Strategi Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Perubahan bentuk badan hukum BPJS merupakan amanat undang-undang No. 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional bahwa prinsip penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan dengan hati-hati, terbuka dan akuntable. Dan melihat Koplexitas

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi /JUNI

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi /JULI

Bimtek Harmonisasi Pemerintahan Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /JUNI

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /JULI

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /AGUSTUS

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008

Bimtek Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah /SEPTEMBER

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008