Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP Juni
Sebagaimana diketahui, Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) LKPP baru-baru ini merilis lima Standar Operasi Pelayanan untuk pembinaan Unit Layanan Pengadaan (ULP). Penerbitan SOP tersebut dimaksudkan untuk dijadikan referensi bagi Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi dalam melaksanakan pengadaan. Ada lima SOP yang telah diterbitkan, untuk membedah dan mendalami kelima SOP tersebut, Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) selaku lembaga yang memiliki konsern dalam mengkaji kebijakan pengadaan, bermaksud mengundang Bapak/Ibu sebagai peserta dalam pelatihan gabungan “Teknik Penyusunan SOP ULP K/L/D/I” yang akan dilasanakan pada:
BULAN JUNI[table “6” not found /]
Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, S/d 2023
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan / Kepegawaian ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan
Latar Belakang
Bimtek / Pelatihan Teknik Penyusunan SOP ULP
Bimtek / Pelatihan ini akan difokuskan terhadap 5 SOP yang telah dikeluarkan oleh LKPP, yaitu:
- SOP Penyusunan RUP,
- SOP Penyusunan RPP,
- SOP Permintaan User ID,
- SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan Dokumen Penawaran, serta
- SOP Pemilihan Penyedia.
Namun, pelatihan ini tidak hanya mempelajari SOP itu saja, melainkan membahas tahap demi tahap dalam pelaksanaannya berdasarkan contoh-contoh nyata di lapangan.
Pelatihan ini juga fokus mendiskusikan contoh-contoh permasalahan hukum yang dapat terjadi pada setiap tahapan.
Bimtek / Pelatihan Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen Pengadaan HPS, KAK, Rancangan Kontrak dan Dokumen pengadaan merupakan dokumen-dokumen yang kerap menjadi permasalahan pada tahap persiapan pengadaan. KAK yang asal copy paste, HPS yang di”mark-up”, Rancangan Kontrak yang tidak pernah dibuat, serta Dokumen pengadaan yang asal “save as” dari SBD LKPP merupakan gambaran sehari-hari pada pengadaan di Indonesia. Belum lagi dengan penetapan spek teknis yang mengarah kepada produk tertentu serta kriteria evaluasi yang asal-asalan.
Hal-hal ini justru baru disadari dan (sayangnya) disesali saat semuanya sudah terlambat, yaitu saat panggilan pemeriksaan sudah diterima, status “tersangka” sudah disandang. atau bahkan setelah merasakan dinginnya sel tahanan.
Pelatihan ini akan membahas secara mendalam hal-hal tersebut untuk menghindarkan dari permasalahan hukum PBJ.
Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan di selenggarakan dibeberapa daerah. Silahkan kunjungi materi-materi Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibawah ini
- Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP
- Bimtek Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
- Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
- Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bimtek Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
- Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
- Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012)
- Bimtek Perpres No. 4 Tahun 2015 Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 dan Inpres No. 1 Tahun 2015
Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP Juni


