Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Bulan Desember

Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Tugas utama PPHP adalah menjadi kepanjangan tangan dari pengguna (user) untuk memastikan bahwa hasil dari pengadaan barang/jasa sudah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Hasil yang sesuai dengan kebutuhan tersebut berupa kesesuaian barang/jasa dalam hal jumlah atau kuantitasnya, kualitas atau mutunya serta fungsi dan kinerja terhadap spesifikasi yang tertuang dalam kontrak.

Bersama ini kami Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) sampaikan Penawaran Bimbingan Teknis “Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)” yang akan diselenggarakan pada:

BULAN DESEMBER

Jadwal Bimtek

TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Juli 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Juli 2019
19 – 20 Juli 2019
26 – 27 Juli 2019
30 – 31 Juli 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
08 – 09 Agustus 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


14 – 15 Agustus 2019
23 – 24 Agustus 2019
28 – 29 Agustus 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
06 - 07 September 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


13 - 14 September 2019
19 - 20 September 2019
25 - 26 September 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Oktober 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Oktober 2019
14 – 15 Oktober 2019
18 – 19 Oktober 2019
22 – 23 Oktober 2019
28 – 29 Oktober 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 November 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 November 2019
20 – 21 November 2019
27 – 28 November 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Desember 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 Desember 2019
16 – 17 Desember 2019
20 – 21 Desember 2019
27 – 28 Desember 2019
30 – 31 Desember 2019
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:

Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta 


Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek dan Diklat
1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku)
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
Telp.: 021-2244.3223
Hp.: 0823-9026-3303 & 081314851994
WA: 0823-9026-3303
Email : arghathapontah@yahoo.com

telephone arief mtc indonesia
whatsapp arief mtc indonesia

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, S/d 2023
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan / Kepegawaian ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan

KERANGKA ACUAN

Bimbingan Teknis “Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, aparatur pemerintah diharapkan dapat bekerja sama dengan baik, karena keseluruhan proses pengadaan pengadaan barang dan jasa pemerintah memang tidak bisa dianggarkan maupun dikerjakan secara individual.

Bagi pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, Unit layanan pengadan, Pejabat pengadaan, Panitia, Pejabat penerima hasil kerja keseluruhannya merupakan mata rantai dari proses yang mengedepankan sinergi dan mengacu pada peraturan yang berlaku.

Di samping itu Tugas PPK, pejabat pengadaan dan PPHP sangat berat. PPHP adalah salah satu pihak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat menentukn apakah hasil dari pengadaan barang dan jasa tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak perjanjian antara penyedia dengan PPK atau tidak. PPK merupakan salah satu pihak dalam pengasaan barang jasa pemerintah yang perannya sangat penting dalam kesuksesan pelaksanaan pengadaan barang jasa, tugas utama PPK adalah dalam pelakanaan kontrak dengan penyedia barang/ jasa yang dipilih oleh unit layanan pengadaan.

PPHP ( Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan )

Tugas PPHP sebenarnya adalah menjadi kepanjangan tangan dari pengguna (user). Secara rinci tugas Pjabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tertuang dalam pasal 18 ayat (5) Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 dan perubahannya, yaitu:

PPHP (Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:

  1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan   ketentuan   yang tercantum dalam Kontrak;
  2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
  3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Untuk menjadi pejabat atau panitia penerima hasil pekerjaan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahun 2010 dan perubahannya yaitu Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dapat menjadi PPH adalah memiliki persyaratan dibawah ini:

  1. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  2. memahami isi Kontrak;
  3. memiliki kualifikasi teknis;
  4. menandatangani Pakta Integritas; dan
  5. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara .

Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan, berdasarkan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010, wajib ditunjuk dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap satuan kerja setiap awal tahun bila menggunakan APBD. Namun bila menggunakan APBN, pengangkatan pengelola pengadaan (PPK, ULP yang ditunjuk oleh satker yang bersangkutan, dan PPHP) dapat diangkat dan diberlakukan tanpa mengenal batas akhir pemberlakuan anggaran (Peraturan Presiden (Perpres) 53/2010).

Jumlah anggota PPHP disesuaikan dengan kompleksitas dan nilai pekerjaan. Untuk pengadaan barang/jasa s.d. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) hanya pejabat dan pekerjaan bersifat sederhana dapat dilakukan oleh satu pejabat penerima hasil pekerjaan.

Semua proses serah terima pekerjaan harus diketahui (ditandatangani) oleh PPHP termasuk dalam proses pengadaan langsung, khususnya untuk pekerjaan yang menggunakan SPK sebagai dasar pembayaran. Meskipun pada prinsipnya penyerahan barang/jasa oleh Penyedia ditujukan kepada PPK.

Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan bertugas menerima dan memeriksa pekerjaan yang kemudian dilaporkan ke PPK. Serah terima barang/jasa selanjutnya kepada PA/KPA dilakukan oleh PPK (pasal 11 ayat (1) huruf g).

PPHP hanya bertugas untuk memastikan barang/jasa yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana ketentuan di dalam kontrak beserta lampirannya. BA Serah Terima tersebut selanjutnya diserahkan ke PPK untuk ditindaklanjuti. Bilamana terdapat indikasi adanya mark up, dapat disampaikan kepada aparat pemeriksa internal disertai dengan bukti yang cukup.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bertugas memeriksa dan menerima penyerahan barang/jasa dari penyedia untuk setiap paket sesuai yang tercantum didalam kontrak. Pemeriksaan barang tidak harus dilakukan sekaligus pada akhir kegiatan. Tetapi dapat dilakukan secara bertahap. Misalnya untuk acara seminar di hotel, pemeriksaan jasa akomodasi dapat dilakukan pada akhir acara tetapi pemeriksaan seminar kit dilakukan sebelum acara dimulai, karena seminar kit tersebut sudah habis dibagikan pada akhir acara. Di samping itu PA/KPA harus menyediakan anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dari PPHP tersebut.

Berita acara dibuat pada waktu penyerahan barang/jasa dari Penyedia kepada Panitia/Pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP). Keterlambatan penyerahan pekerjaan karena kesalahan pengguna barang (PPK/PPHP), maka penyedia tidak dikenakan denda. Oleh karena itu jadwal serah terima pekerjaan harus disepakati terlebih dahulu antara pengguna (PPK/PPHP) dengan penyedia dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam kontrak.

 TUGAS DAN TANGUNG JAWAB PPHP

Tugas utama PPHP sebagaimana dalam pasal 18 Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 tahun 2010 dan perubahannya adalah melakukan pemeriksaan/ Pengujian hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai yang tercantum alam dokumen kontrak, yang mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan apakah sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak atau tidak, serta membuat bertia acara hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut.

Sehingga seorang PPHP harus memahami setiap spesifikasi barang/jasa yang akan diadakan dan memahami setiap jenis-jenis kontrak yang digunakan. Apabila didalam pemeriksaan/pengujian dibutuhkan tenaga tekins maka KPA dapat membentuk Tim teknis/ Menunjuk Tenaga Ahli untuk membantu Tugas PPHP (pasal 18 ayat 6 an 7 Peraturan Presiden (Perpres) 70 tahun 2012) Di dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf e disebutkan bahwa syarat syarat PPHP adalah:

PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; memahami isi Kontrak; memiliki kualifikasi teknis; menandatangani Pakta Integritas; dan tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.

PERMASALAHAN YANG SERING DIHADAPI OLEH PPHP.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54 tahu 2010 tugas PPHP adalah menguji dan memeriksa kualitas serta kauntitas barang/ jasa yang di hasilkan dari proses tersebut, PPHP tidak ada tugas untuk mengkritisi kelebihan harga, asalkan spesifikasi, jenis, jumlah sesuai yang tercantum dalam kontrak dan diuji sudah berfungsi dengan baik, datang tepat waktu maka PPHP wajib membuat berita acara pemeriksaan barang tersebut dan menyatakan pekerjaan telah selesai dikerjakan. namun ada beberapa kasus pengadaan barang apabila dilihat harganya tidak wajar, ada terjadi kelebihan harga / Markup harga, apabila di cek dari harga pasaran, baik memalui internet atau memalaui toko-toko penjual barang, hal ini kadang terjadi masalah bagi PPHP apabila dalam pemeriksaan auditor menganggap ini sebagai temuan yang dikategorikan merugikan negara, maka posisi PPHP sebagai pihak yang menerima pekerjaan sedikit banyak akan dikait-kaitkan dari masalah tersebut, walaupun sesungguhnya kesalahan tersebut kemungkinan terjai karena HPS yang dibuat PPK terlalu tinggi, kemudian Pejabat pengadaan/ Pokja ULP tidak melakukan kaji ulang terhadap HPS yang dibuat oleh PPK, proses pengadaan secara pengadaan langsung, sehingga tidak ada persaingan.

Masalah yang kedua adalah PPHP merupakan tugas tambahan bukan tugas pokok dari seorang pegawai, apabila PPHP tersebut melaksanakan dinas luar/ keluar kota dalam hal melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tupoksinya sebagai seorang pegawai sesuai dengan jabatannya, maka apabila proses pengadaan barang/jasa yang telah selesai pada tanggal PPHP tersebut akan terjadi kesulitan dalam hal pemeriksaan, apabila dibuat berita acara pada hari tersebut PPHP tidak ada di tempat, dan apabila di buat berita acara setelah PPHP pulang dari dinas luar maka, akan terjadi keterlambatan dalam berita cara penyelesaian pekerjaan, sehingga penyedia wajib dikenakan dena, yang itu tidak mungkin dapat diterima oleh penyedia karena bukan kesalaan pada penyedia. ada solusi untuk memecahkan masalah tesebut misalnya dengan mempercayakan tugas PPHP kepada seorang teman yang dapat dipercaya untuk memeriksa barang pada saat datang, dan pada saat PPHP pulang dari dinas luar baru barang tersebut baru diperiksa oleh PPHP untuk memasitikan keseuaian barang dengan kontrak, setelah sesuai baru dibuat berita acara dengan tanggal pada saat barang datang (mengambil langkah yang lebih aman walaupun secara administrasi itu tidak dapat dibenarkan). Dan setelah itu baru diproses pencairannya. Masalah ke tiga, PPHP tdak pernah mengikuti kronologi pengadaan dari awal, mulai dari apa yang dilakukan PPK dari survey harga, menentukan spesifikasi teknis dan membut HPS, samapi dengan proses pada pejabat pengadaan/ ULP, PPHP hanya tahu setelah pekerjaan selesai, kemudian memeriksa apakah barang sesuai dengan kontrak/ tidak. apabila terjadi kasus perbedaan antara barang/jasa yang disediakan oleh penyedia tidak sesuai dengan yang teruang didalam kontrak, maka PPHP tidak akan mau membuat berita acara yang menyatakan pekerjaan sudah selesai dengan baik, pada saat terjadi hal yang demikian yang sering terjadi adalah, bukan barangnya yang diganti untuk menyesuaikan spesifikasi yang ada pada dokumen kontrak, tapi kebanyakan dokumen kontraknya yang diganti menyesuaikan barang yang ada, tetapi harga masih tetap sama. Secara persis PPHP tiak tahu mana yang salah karena memang tidak mengetahui kronologinya, setelah kontrak dan spesifikasi diperbaiki/ disesuaikan dengan barang maka mau tidak mau PPHP harus membuat berita acara pemeriksaan dan menyatakan bahwa barang yang ada sudah sesuai dengan dokumen kontrak.

Kunjungi Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan di selenggarakan dibeberapa daerah. Silahkan kunjungi materi-materi Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibawah ini

  1. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  2. Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP
  3. Bimtek Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
  4. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  5. Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Bimtek Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
  8. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
  9. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012)
  10. Bimtek Perpres No. 4 Tahun 2015 Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 dan Inpres No. 1 Tahun 2015
Updated: —

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.