Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / DESEMBER

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari / tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kontrak menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void atau voidable).

Untuk memantapkan pemahaman mengenai teknik penyusunan kontrak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah maka Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan melaksanakan Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diselenggarakan pada:

BULAN DESEMBER

Jadwal Bimtek

TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Juli 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Juli 2019
19 – 20 Juli 2019
26 – 27 Juli 2019
30 – 31 Juli 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
08 – 09 Agustus 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


14 – 15 Agustus 2019
23 – 24 Agustus 2019
28 – 29 Agustus 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
06 - 07 September 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


13 - 14 September 2019
19 - 20 September 2019
25 - 26 September 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Oktober 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Oktober 2019
14 – 15 Oktober 2019
18 – 19 Oktober 2019
22 – 23 Oktober 2019
28 – 29 Oktober 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 November 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 November 2019
20 – 21 November 2019
27 – 28 November 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Desember 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 Desember 2019
16 – 17 Desember 2019
20 – 21 Desember 2019
27 – 28 Desember 2019
30 – 31 Desember 2019
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:

Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta 


Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek dan Diklat
1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku)
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
Telp.: 021-2244.3223
Hp.: 0823-9026-3303 & 081314851994
WA: 0823-9026-3303
Email : arghathapontah@yahoo.com

telephone arief mtc indonesia
whatsapp arief mtc indonesia

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, S/d 2023
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan / Kepegawaian ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan

Kerangka Acuan

Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengamati aplikasi dan perkembangan pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan sumber dana Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dalam satu tahun terakhir dengan maraknya kasus – kasus korupsi yang muncul kepermukaan di Kementerian, Propinsi, Kabupaten, Pemerintah Kota dalam bidang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang antara lain disebabkan adanya intervensi dari atasan, ternyata dimana-mana menimbulkan keluhan bagi para Stake holder yang terkait dengan pengadaan barang / jasa, antara lain menyebabkan banyaknya PNS yang secara tegas tidak mau lagi menjadi Pejabat Pembuat

Komitmen / Kelompok kerja ULP / Panitia Pengadaan yang akhirnya mengakibatkan terhambatnya pembangunan secara nasional di daerah maupun di pusat secara keseluruhan.

Banyak para stake holders yang melakukan penandatangan kontrak tidak menyadari / tidak peka bahwa konsekwensi tanda tangan kontrak adalah hukum, kita dapat digugat ke pengadilan, demikian juga kesalahan dalam pembuatan kontrak yang dibuat tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengakibatkan kontrak   menjadi mubazir, batal, atau bahkan dibatalkan (void atau voidable).

Pemeriksaan para penegak hokum yang akhir-akhir ini semakin meningkat yang kadang – kadang mengada – ada mengakibatkan banyak pejabat yang semakin enggan untuk menjadi penanggung jawab kontrak, untuk itu dibutuhkan bekal pemahaman atas pengertian ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang jelas, yang terstruktur, serta keahlian khusus untuk menghadapinya.

Perubahan Kedua Perpres No. 70 Tahun 2012 yang diharapkan dapat mengatasi masalah – masalah yang timbul akibat pembuatan Perpres No. 54 Tahun 2010 sebelumnya yang banyak menghasilkan ketentuan yang membingungkan, ternyata perubahan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, bahkan menimbulkan masalah baru, karena perubahan – perubahan tersebut dibuat tidak berdasarkan pengalaman –pengalaman lapangan/proyek, hanya berdasarkan kasus – kasus yang timbul sesaat saja, kurang memperhatikan/berdasarkan Best Practice (International Best Practice) yang berlaku.

Yang banyak menjadi pertanyaan adalah kenapa ketentuan – ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 yang menjadi masalah/secara substansi keliru malah tidak diperbaiki (misalnya ketentuan sistim kontrak lumpsum yang tidak boleh ditambah/ dikurangi, metoda evaluasi sistim nilai untuk pekerjaan konstruksi, eskalasi yang dihitung pada bulan ke 13, dll), sehingga menimbulkan pertanyaan sejauh mana kompetensi para konseptor penyusun Perpres ini, apalagi ada kesan perubahan Perpres ini dibuat terburu – buru (ditemukan adanya penggunaan kata – kata/konotasi yang tidak sinkron yang dapat menimbulkan pengertian yang berbeda, bahkan pada beberapa ketentuan terdapat kesalahan ketik)

Ketentuan – ketentuan yang tidak lengkap, tidak aplikatif, banyak yang belum diatur, mengandung interpretasi berbeda – beda, yang terlupakan (memasukkan perubahan dalam Perpres No. 35 tahun 2011), semua itu perlu diuraikan, dibahas, didiskusikan, disepakati dan disimpulkan, agar tidak menimbulkan keragu – raguan dan dalam pelaksanaannya dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan karena lemahnya pemahaman atas peraturan pengadaan Barang/Jasa yang berlaku.

Melalui Bimtek Sosialisasi Pengadaan Barang dan jasa ini, diharapkan para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengetahui / memahami / dapat menginterpretasikan dan mengaplikasikan ketentuan – ketentuan pengadaan secara benar dan memberikan solusi apabila dalam Perpres No. 70 tahun 2012 ini terdapat ketentuan – ketentuan yang masih membingungkan, sehingga dengan pengetahuan yang cukup / benar diharapkan tidak gentar lagi menghadapi sanggahan, pengaduan, gugatan, tekanan maupun ancaman tuntutan dari pihak manapun.

DIKLAT BENEFIT

  1. Memberikan pembekalan / referensi untuk memahami esensi atas ketentuan –  ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara menyeluruh dan  mendalam.
  1. Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertrulis atas ketentuan – ketentuan  dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan kedua No. 70 tahun 2012 yang   masih membingungkan / mengandung interpretasi berbeda – beda.
  1. Memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan    pengadaan maupun kasus – kasus yang pada saat ini sedang dihadapi.
  1. Memahami kondisi pengadaan barang/Jasa pemerintah yang terjadi saat ini   dengan segala kasus / permasalahan yang timbul yang dapat digunakan sebagai   pelajaran agar tidak terjadi dalam lingkungan instansinya.
  1. Memiliki secara lengkap data/dokumen tentang pasal demi pasal / ketentuan –  ketentuan pokok apa saja yang berubah/ditambahkan pada perubahan kedua  Perpres No. 70 Tahun 2012 secara sistimatis dalam bentuk Soft Copi.
  1. Memberikan pembekalan / referensi untuk memahami pengertian Aspek Hukum  terhadap Suatu perjanjian / Kontrak yang dibuat secara menyeluruh dan  mendalam serta implikasinya terhadap Hukum adsministrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana.

MEMBEDAH KASUS – KASUS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

  1. Kasus – kasus terkait Hukum Administrasi Negara
  2. Kasus – kasus dalam pelaksanaan kontrak
  3. Kasus – kasus terkait Hukum Perdata
  4. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan
  5. Kasus – kasus terkait Hukum Pidana

Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan di selenggarakan dibeberapa daerah. Silahkan kunjungi materi-materi Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibawah ini

  1. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  2. Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP
  3. Bimtek Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
  4. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  5. Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Bimtek Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
  8. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
  9. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012)
  10. Bimtek Perpres No. 4 Tahun 2015 Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 dan Inpres No. 1 Tahun 2015

 

Bimtek Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Updated: —

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.