Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa / DESEMBER

Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.
Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya baik dan akuntabel.

Untuk memantapkan pemahaman aparatur mengenai tata cara pengadaan barang/jasa di desa maka Manajemen Training Centre Indonesia (MTC Indonesia) akan melaksanakan Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa yang diselenggarakan pada:

BULAN DESEMBER

Jadwal Bimtek

TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Juli 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Juli 2019
19 – 20 Juli 2019
26 – 27 Juli 2019
30 – 31 Juli 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
08 – 09 Agustus 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


14 – 15 Agustus 2019
23 – 24 Agustus 2019
28 – 29 Agustus 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
06 - 07 September 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


13 - 14 September 2019
19 - 20 September 2019
25 - 26 September 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Oktober 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


10 – 11 Oktober 2019
14 – 15 Oktober 2019
18 – 19 Oktober 2019
22 – 23 Oktober 2019
28 – 29 Oktober 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 November 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 November 2019
20 – 21 November 2019
27 – 28 November 2019
TanggalTempat Pelaksanaan
04 – 05 Desember 2019

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Pesonna Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Bintang Senggigi Lombok

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Whizz Prime Manado

  • Hotel The 101 Kota Malang


12 – 13 Desember 2019
16 – 17 Desember 2019
20 – 21 Desember 2019
27 – 28 Desember 2019
30 – 31 Desember 2019
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar:

Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta 


Dengan fasilitas yang di dapat peserta sebagai berikut:
1. Pelatihan selama 2 hari / Pembahasan Materi sampai dengan Selesai
2. Peserta Menginap (Twin-Shering);
3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif;
4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung)
5. Sertifikat Pelatihan
6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3

Promo Bimtek dan Diklat
1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi)
2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi)
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku)
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran dapat menghubungi
Telp.: 021-2244.3223
Hp.: 0823-9026-3303 & 081314851994
WA: 0823-9026-3303
Email : arghathapontah@yahoo.com

telephone arief mtc indonesia
whatsapp arief mtc indonesia

Informasi Jadwal Bimtek dan diklat keuangan dan Kepegawaian untuk bendahara serta diklat lainnya untuk semester pertama di bulan dan Tahun Anggaran 2019, 2020, 2021, 2022, S/d 2023
dapat dilihat di www.jadwaldiklat.com Bimtek Keuangan / Diklat Keuangan / Kepegawaian ( JOGJA, BALI, BANDUNG, BATAM, JAKARTA, LOMBOK, MAKASSAR, MANADO, SURABAYA, MALANG ) dapat dilihat di Lokasi Pelatihan

 

lATAR bELAKANG

Bimtek / Diklat / Pelatihan Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/jasa di Desa

Berdasarkan Peraturan Kepala LKPP no. 13 tahun 2013, Pengadaan barang/jasa di desa yang pembiayaannya besumber dari APBDes tidak mengikuti aturan dalam Perpres Nomor 54 tahun 2010. Jika Perpres Nomor 54 Tahun 2010 mengatakan bahwa pengadan barang dan jasa dilaksanakan dengan dua cara yaitu melalui penyedia dan swakelola, maka pengadaan barang dan jasa di desa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola dengan aturan sebagai berikut:

  1. untuk memperluas kesempatan kerja
  2. untuk pemberdayaan masyarakat setempat
  3. memaksimalkan penggunaaan material/bahan dari wilayah setempat
  4. dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat

Tetapi, ternyata tidak semua pengadaan barang/ jasa di desa dilaksanakan secara swakelola. Jika dalam proses pengadaan tersebut ada yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu.

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Dibandingkan dengan perpres 54/2010, prinsip pengadaan barang/ jasa di desa sedikit berbeda. Hal ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat di desa.

Berikut matrik perbandingan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres 54 tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP nomor 13 tahun 2013

Perpres 54/ 2010 Peraturan Kepala LKPP nomor 13/2013
Efisien Efisien
Efektif Efektif
Transparan Transparan
Terbuka Pemberdayaan masyarakat
Bersaing Gotong royong
Adil/tidak diskriminatif Akuntabel

Sedangkan etika dalam pengadaan barang/jasa desa adalah:

 

  1. bertanggung jawab
  2. mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa
  3. patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

 

Jika dalam pengadan barang/jasa secara umum memerlukan ULP/Pejabat pengadaan, maka khusus untuk pengadaan barang/ jasa di desa memerlukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yaitu tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. TPK inilah yang akan melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola, yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertangungjawaban hasil pekerjaan.

Walaupun secara garis besar PBJ desa dilaksanakan dengan swakelola, namun jika dalam kegaian tersebut membutuhkan material dan peralatan yang mendukung pelaksanaan swakelola atau untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa secara langsung, maka tetap harus menggunakan penyedia.

Misalnya: kegiatan membangun gorong-gorong di lingkungan desa. Kegiatan membangun gorong-gorongnya itu adalah swakelola, namun dalam pengadaan material, tukang batu, tukang kayu tetap memerlukan penyedia.

Berdasarkan cerita orang tua penulis yang pernah menjadi bagian dari kegiatan pengadaan barang/ jasa di desa, ada proses lelang ketika menentukan penyedia (toko yang akan menyediakan bahan material). Walaupun beberapa pekerjaan dilakukan dengan cara gotong royong, namun tetap ada tukang yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan tidak menyalahi prinsip dasar PBJ desa, mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Banyak sekali kegiatan pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegaitan pembangunan ini yang diterjemahkan melalui kegiatan pengadaan.

Walaupun tidak ada PPK atau ULP, namun tugas-tugas pengadaan dilaksanaan oleh TPK. Tugas TPK dalam proses pengadaan antara lain :

  1. menyusun RAB
  2. menyusun spesifikasi teknis barang/jasa jika diperlukan
  3. melaksanakan pembelian / pengadaan
  4. memeriksa penawaran
  5. melakukan negosiasi (tawar menawar)
  6. menandatangani surat perjanjian (ketua TPK)
  7. melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan
  8. melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan kepada kepala desa
  9. menyerahkan hasil pekerjaan setelah selesai 100% kepada kepala desa

Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah akan di selenggarakan dibeberapa daerah. Silahkan kunjungi materi-materi Bimtek / Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dibawah ini

  1. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
  2. Bimtek Teknik Penyusunan SOP ULP
  3. Bimtek Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang/Jasa
  4. Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  5. Bimtek Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  6. Bimtek Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  7. Bimtek, Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
  8. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
  9. Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres No. 54 Tahun 2010) Dan Perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012)
  10. Bimtek Perpres No. 4 Tahun 2015 Pointers Perubahan IV Perpres No.54 Tahun 2010 dan Inpres No. 1 Tahun 2015
Updated: —

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.